Updates.
PEMERINTAHAN - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan yang kompleks bagi penggantinya, Prabowo Subianto. Sejak awal kepemimpinan Jokowi pada 2014, kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran memang menjadi daya tarik utama. Namun, di balik megahnya proyek-proyek jalan tol, bandara, dan bendungan, Indonesia dihadapkan pada lonjakan utang yang semakin membebani keuangan negara. Tak hanya itu, kasus korupsi yang terus meningkat, ketimpangan sosial yang semakin lebar, serta sistem hukum yang tidak konsisten membuat transisi pemerintahan tidak berjalan dengan mudah. Akibatnya, di bawah kepemimpinan Prabowo, pemotongan anggaran di berbagai sektor publik menjadi salah satu dampak yang harus ditanggung oleh rakyat.
Hutang Menggunung, Mimpi Infrastruktur yang Mahal
Ambisi besar Jokowi dalam membangun infrastruktur memang patut diakui. Proyek-proyek ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, pembangunan tersebut sebagian besar dibiayai melalui pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hingga akhir masa jabatan Jokowi, total utang pemerintah telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat.
Hutang yang menggunung ini kini menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program kesejahteraan rakyat harus dialihkan untuk membayar cicilan utang dan bunga pinjaman. Akibatnya, banyak sektor publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, harus mengalami pemotongan anggaran yang signifikan. Ini menjadi dilema besar, karena di satu sisi pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi, sementara di sisi lain rakyat semakin membutuhkan bantuan akibat tingginya tingkat kemiskinan.
Korupsi yang Tidak Terkendali
Selain utang yang tinggi, masalah korupsi juga menjadi penyakit kronis yang diwariskan kepada pemerintahan baru. Berbagai kasus korupsi besar mencuat selama kepemimpinan Jokowi, mulai dari kasus korupsi bansos, korupsi di kementerian, hingga skandal besar di sektor pertambangan dan perbankan. Ironisnya, banyak kasus tersebut berakhir dengan hukuman yang ringan atau bahkan tidak tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Korupsi yang merajalela tidak hanya merusak ekonomi negara tetapi juga memperlemah daya saing Indonesia di kancah global. Investor asing semakin ragu untuk menanamkan modalnya, sementara anggaran negara terus terkuras oleh praktik-praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, Prabowo harus bekerja keras untuk membersihkan sistem pemerintahan yang sudah terlanjur rusak. Namun, langkah tersebut tidaklah mudah, karena banyak pihak berkepentingan yang masih ingin mempertahankan status quo.
Ketimpangan Sosial dan Rakyat yang Semakin Miskin
Salah satu dampak paling nyata dari warisan kebijakan Jokowi adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Meski data resmi pemerintah menyebutkan bahwa angka kemiskinan turun, kenyataannya banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok yang melonjak, lapangan kerja yang terbatas, serta beban pajak yang semakin tinggi membuat kondisi masyarakat semakin sulit.
Bantuan sosial yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat miskin juga terancam dipangkas akibat defisit anggaran. Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada dilema besar: apakah akan terus memberikan bantuan sosial untuk meredam keresahan rakyat, ataukah memilih kebijakan ekonomi yang lebih ketat guna menyehatkan keuangan negara. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa keluar dari bayang-bayang krisis atau justru semakin terpuruk.
Penegakan Hukum yang Semrawut
Tidak hanya di bidang ekonomi, sistem hukum di era Jokowi juga meninggalkan banyak persoalan. Penegakan hukum yang inkonsisten, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, menjadi momok yang sulit dihilangkan. Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi sering kali tidak terselesaikan, sementara rakyat kecil terus menjadi korban ketidakadilan hukum.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum semakin menurun, terlebih dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi. Di sisi lain, mafia hukum dan mafia peradilan semakin menguat, membuat upaya reformasi di sektor ini semakin sulit. Pemerintahan Prabowo kini harus menghadapi tantangan besar dalam menegakkan supremasi hukum dan membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak sistem keadilan.
Pemotongan Anggaran di Banyak Sektor Publik
Akibat dari semua permasalahan yang diwarisi dari rezim Jokowi, pemerintahan Prabowo tidak punya banyak pilihan selain melakukan efisiensi anggaran. Pemotongan anggaran di berbagai sektor publik menjadi langkah yang tidak terhindarkan guna menstabilkan keuangan negara.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian anggaran yang signifikan. Ini tentu berisiko memperburuk kondisi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, Prabowo juga harus mencari cara untuk tetap menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar.
Jalan Terjal di Depan Mata
Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar akibat warisan kebijakan era Jokowi yang penuh masalah. Utang yang menggunung, korupsi yang merajalela, ketimpangan sosial yang semakin lebar, serta sistem hukum yang semrawut menjadi beban berat yang harus segera diatasi.
Langkah-langkah strategis harus segera diambil, termasuk reformasi sistem keuangan negara, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Tanpa perubahan yang nyata, Indonesia bisa terjebak dalam krisis berkepanjangan yang akan semakin sulit untuk diperbaiki. Apakah Prabowo mampu mengatasi semua warisan ini? Hanya waktu yang akan menjawab.
Jakarta, 05 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Rosmini 
Afrizal 
Syafruddin Adi 
Karmel 
Lukman Hakim 
